SOROTAN TAJAM SPBU WINANGUN: BARCODE KENDARAAN DIPERTANYAKAN, SOLAR SUBSIDI DIDUGA BERULANG KALI MENGALIR KE MOBIL TERTENTU

Sumbawa, Sumbanews.site, Penyaluran solar subsidi di SPBU 74.951.09 Winangun menuai sorotan. Di tengah kewajiban penyaluran BBM subsidi secara tepat sasaran, muncul dugaan adanya pola pengisian berulang oleh kendaraan tertentu yang perlu mendapat pemeriksaan serius.

Penelusuran awak media pada Rabu (12/8/2026) menemukan sejumlah kendaraan yang diduga kerap melakukan pengisian solar subsidi di SPBU tersebut. Kendaraan yang disebut sebagai kendaraan “tab solar” itu terlihat berada di sekitar lokasi dan diduga kembali melakukan pengisian ketika stok solar tersedia.

Persoalan yang kini menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme verifikasi kendaraan dan barcode dilakukan oleh operator SPBU.

Menurut hasil penelusuran di lapangan, operator disebut melakukan dokumentasi terhadap nomor polisi kendaraan. Namun, muncul pertanyaan apakah data kendaraan yang digunakan dalam transaksi benar-benar sesuai dengan kendaraan yang melakukan pengisian serta dokumen kendaraan, termasuk STNK.

Jika mekanisme verifikasi tersebut tidak dilakukan secara ketat, celah penyalahgunaan dapat terbuka. Apalagi apabila kendaraan yang sama dapat memperoleh solar subsidi secara berulang dengan pola yang relatif sama.

BARCODE JANGAN SAMPAI HANYA FORMALITAS

Sistem barcode dalam penyaluran BBM subsidi pada prinsipnya merupakan instrumen pengendalian agar distribusi lebih terdata dan tepat sasaran.

Karena itu, pertanyaan publik sederhana tetapi penting:

Apakah barcode benar-benar diverifikasi sesuai kendaraan dan identitas yang berhak, atau hanya menjadi formalitas sebelum pengisian dilakukan?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pengelola SPBU dan pihak terkait.

Sebab apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kendaraan, data transaksi, dan dokumen kendaraan, maka persoalannya harus diperiksa lebih jauh. Tidak cukup hanya melihat apakah transaksi tercatat dalam sistem.

Yang harus dipastikan adalah apakah transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh kendaraan yang sah dan untuk kebutuhan yang sesuai peruntukan solar subsidi.

KENDARAAN YANG SAMA DIDUGA BERULANG KALI MENGISI

Sorotan semakin tajam karena muncul dugaan adanya kendaraan tertentu yang melakukan pengisian secara berulang.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai volume pengisian, frekuensi transaksi, identitas kendaraan, serta tujuan penggunaan BBM subsidi tersebut.

Apabila kendaraan yang sama memang berulang kali melakukan pengisian dalam jumlah tertentu, pihak berwenang perlu membuka data pengawasan dan memastikan tidak terjadi penyimpangan distribusi.

Jangan sampai masyarakat umum yang membutuhkan solar subsidi justru berada di posisi terakhir, sementara kendaraan tertentu diduga memperoleh akses berulang.

PEMERHATI LINGKUNGAN: JANGAN BIARKAN SUBSIDI MENJADI LADANG OKNUM

Pemerhati lingkungan Michael L. Mantiri meminta persoalan tersebut tidak dianggap sebagai masalah kecil.

Menurutnya, pola kendaraan yang disebut berulang kali melakukan pengisian solar subsidi perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk mengetahui apakah seluruh proses telah sesuai ketentuan.

«“Kalau kendaraan yang sama terus terlihat melakukan pengisian solar subsidi, sementara masyarakat umum juga membutuhkan BBM, tentu ini harus dipertanyakan. Jangan sampai ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari subsidi pemerintah,” ujar Michael saat ditemui awak media di sekitar SPBU Winangun, Rabu (12/8/2026).»

Michael juga menyoroti dugaan adanya pembayaran di atas harga yang diketahui masyarakat, yakni sekitar Rp6.800 per liter.

Jika dugaan tersebut benar, menurutnya, persoalan itu harus dibuktikan dan ditelusuri: siapa yang menerima pembayaran, berapa nilai selisihnya, dan atas dasar apa pembayaran tersebut dilakukan.

“Kalau memang ada harga berbeda dari harga yang ditetapkan, itu harus dibuka secara terang. Jangan sampai masyarakat membeli dengan harga resmi, sementara ada pihak tertentu yang justru mendapatkan keuntungan tambahan dari distribusi solar subsidi,” tegasnya.

PERTAMINA DAN APARAT DIMINTA TURUN TANGAN

Dugaan yang muncul di lapangan tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun, justru karena menyangkut BBM subsidi yang menggunakan uang negara, setiap indikasi penyimpangan patut ditindaklanjuti.

Pihak Pertamina dan pengelola SPBU 74.951.09 Winangun perlu memberikan penjelasan mengenai:

1. Mekanisme verifikasi barcode kendaraan.

2. Kesesuaian data kendaraan dengan STNK.

3. Rekam transaksi kendaraan yang diduga berulang kali mengisi solar subsidi.

4. Volume dan frekuensi pengisian masing-masing kendaraan.

5. Mekanisme pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian berulang.

6. Kebenaran dugaan adanya pembayaran di luar harga resmi.

Jika pemeriksaan nantinya menemukan adanya ketidaksesuaian, maka persoalan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsidi bukan ruang bebas bagi siapa pun untuk mencari keuntungan.

Masyarakat berhak mendapatkan BBM subsidi secara adil, transparan, dan tepat sasaran.

Karena itu, pertanyaan mengenai aktivitas di SPBU Winangun tidak boleh berhenti pada siapa yang mengisi dan berapa liter yang keluar.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: ke mana solar subsidi itu sebenarnya mengalir, siapa yang menikmati, dan apakah seluruh prosesnya benar-benar sesuai aturan?

Hingga berita ini diterbitkan, SPBU 74.951.09 Winangun dan pihak Pertamina masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab atas dugaan dan pertanyaan yang muncul dalam penelusuran tersebut.

Redaksi menegaskan, seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang.

Michael L.Mantiri